|
|
DPRD Trenggalek Minta Penyerapan APBD 2026 Dipercepat, Soroti Keterlambatan Bantuan Madrasah dan Anggaran Kader Kesehatan |
Trenggalek - cairantinta.id Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek sukorodin mendesak percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dalam Rapat Kerja tindak lanjut koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Rabu (29/01/2026).
Agenda yang digelar di Aula DPRD Kabupaten Trenggalek ini dinilai krusial untuk mengevaluasi progres pelaksanaan APBD yang telah berjalan hampir dua bulan.
“Setiap rupiah APBD hakikatnya harus memberi manfaat bagi rakyat. Untuk itu, kita perlu memastikan pelaksanaannya berjalan optimal,” ujar salah satu anggota Komisi IV dalam rapat tersebut.
Dalam pemantauan Komisi IV, ditemukan beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian. Di Dinas Pendidikan, terjadi keterlambatan penyaluran bantuan operasional untuk Madrasah Diniyah (Madin). Saat ini, dana yang tersalurkan baru mencukupi kebutuhan untuk dua bulan, padahal kebutuhan idealnya adalah enam bulan.
“Ini berarti masih kurang empat bulan. Hal ini harus segera diperbaiki karena bantuan ini sangat ditunggu-tunggu untuk kegiatan operasional berbagai Madrasah Diniyah. Tahun lalu hanya bolong dua bulan, jika sekarang empat bulan, tentu sangat disayangkan,” ujarnya
Sementara itu, dari Dinas Kesehatan, muncul persoalan terkait anggaran untuk kader Bina Keluarga Balita dan Anak (BOKB-KBA). Anggaran sebesar Rp148 juta yang sebelumnya dibiayai pusat ternyata tidak lagi dianggarkan pada APBD 2026. Padahal, jumlah kader yang terdampak mencapai 971 orang.
“Kader-kader ini saat ini tidak terbiiayai karena pusat tidak lagi mendanai, sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita belum bisa menjangkaunya. Kami berharap ini bisa dicarikan solusi bersama,” paparnya.
Di sektor kesehatan, rapat juga membahas perkembangan layanan di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek dan RSUD Panggul. Untuk RSUD Dr. Sudomo, dipastikan bahwa mulai Februari 2026, pasien BPJS sudah dapat mengakses layanan rawat jalan di poliklinik eksekutif yang ditempati dokter-dokter spesialis. Kebijakan ini merupakan inisiatif lama DPRD yang akhirnya terealisasi.
“Pelayanan eksekutif untuk rawat jalan BPJS ini sangat dinantikan masyarakat. Alhamdulillah direktur menyatakan siap per Februari,” ujarnya.
Selain itu, gedung pavilion di depan rumah sakit yang sebelumnya sempat digunakan sebagai gudang, kini telah direhabilitasi dan tinggal menunggu penaikan daya listrik untuk segera bisa dimanfaatkan melayani pasien.
Untuk meningkatkan layanan, RSUD Dr. Sudomo juga sedang menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) guna membuka layanan kateterisasi jantung dan pemasangan ring. Dokter yang bersangkutan masih dalam proses pendidikan dan ditargetkan pada tahun 2027 layanan tersebut sudah dapat beroperasi di Trenggalek.
“Tidak perlu jauh-jauh lagi. Memang butuh proses, tidak bisa instan karena SDM-nya kita sekolahkan dulu,” jelasnya.
Kondisi keuangan RSUD Dr. Sudomo dinyatakan masih aman dengan kas sekitar Rp7,5 miliar, meski memiliki utang Rp12 miliar dan piutang Rp8 miliar. Persediaan obat juga masih tersisa senilai Rp5 miliar.
Sementara itu, RSUD Panggul menunjukkan perkembangan positif. Rumah sakit yang kini telah memiliki fasilitas OK dan ICU tersebut tidak hanya melayani warga Kecamatan Panggul, tetapi juga wilayah sekitarnya seperti Dongko dan Ponorogo.
“Ini tanda-tanda membaik. Jika di Panggul bisa berkembang baik, akan sangat meringankan beban warga yang selama ini harus ke Trenggalek, Tulungagung, atau Pacitan. Harapannya, sarana dan prasarana serta SDM-nya semakin ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekitar,” pungkasnya.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi penguatan koordinasi untuk memastikan APBD 2026 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Trenggalek, terutama dalam layanan pendidikan dan kesehatan.
